Chairul Saleh
Mengawali tahun pertama Milenium III, Majalah Tempo memulai tradisi
penerbitan edisi khusus “100 Tahun” tokoh-tokoh terkemuka Republik
Indonesia. Sejak yang pertama, “100 Tahun Soekarno” pada tahun 2001,
hingga yang terakhir edisi khusus “100 Tahun Sjahrir” semuanya sudah
enam tokoh paling terkemuka Indonesia yang dikupas tuntas biogrfinya.
Mereka adalah Soekarno, Hatta, Aidit, Tan Malaka, Natsir, dan Sjahrir.
Kalau kita cermatinya, empat dari tujuh tokoh “100 Tahun” itu ternyata
adalah orang Minang.
Sejarah telah mencatat bahwa
Minangkabau adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai peranan
menonjol di pentas sejarah nasional Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
Kontribusi mereka paling tidak dapat dilihat dari dua hal; pertama
sumbangannya yang besar dalam khasanah pemikiran dan intelektualitas
Indonesia; dan kedua, kontribusi dan peranan yang menonjol dalam
melahirkan para pemimpin dan elite bangsa. Orang Minang punya jejak
sejarah yang mendalam mulai dari pengislaman raja-raja dan rakyat
Sulawesi Selatan oleh Datuk Ri Bandang dkk. (awal Abad ke-17); masa
pergerakan hingga proklamasi kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru,
sampai era Reformasi kini.
Menurut Harry Poeze, sejarawan Belanda
penulis Biografi Tan Malaka, ada tujuh Begawan Revolusi Indonesia. Tiga
di antara mereka adalah orang Minang: Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka
–empat lainnya Soekarno, Sudirman, Amir Sjarifuddin, dan A.H. Nasution.
Bahkan, dua di antara Triumvirat di puncak piramid The Founding Fathers
(Bapak Bangsa) Indonesia –Soekarno, Hatta, Sjahrir— dua adalah orang
Minang.Bila dikembang ke wilayah yang lebih luas lagi, sejarah juga
mencatat bahwa Kerajaan Negeri Sembilan di Malaysia didirikan oleh orang
Minang dengan mendatangkan Raja Malewar ke negeri semenanjung itu.
Keturunan raja-raja dari Minangkabau itulah yang kemudian dicatat oleh
sejarah yang terus memimpin negeri itu hingga hari ini. Salah satunya
Tuanku Abdul Rahman, Yang Dipertuan Agong Malaysia yang pertama,
wajahnya dibadikan di setiap lembaran uang kertas ringgit Malaysia.Juga
kalau kita kita perhatikan, semua pecahan uang kertas dolar Singapura
dihiasi oleh gambar wajah yang sama. Di situ tertulis pula nama pemilik
wajah: Yusof bin Ishak. Dialah Presiden Republik Singapura yang pertama,
seorang keturunan Minangkabau pula. Melengkapi nama Yusof, tercatat
pula dalam sejarah Republik Singapura nama Zubir Said. Dia, pencipta
lagu kebangsaan Singapura “Majulah Singapura” dan penggubah lebih 1.000
buah lagu, adalah putra Minangkabau tulen yang dilahirkan di
Bukittinggi.
Bidang kesusastraan adalah salah satu lapangan kehidupan di mana
peranan putra-putra Minang juga sangat menonjol. Dari angkatan Pujangga
Baru, ada nama-nama seperti Marah Roesli, Nur Sutan Iskandar, Hamka,
Aman Dt. Madjoindo. Demikian pula pada sastrawan Angkatan 45, terdapat
nama-nama yang abadi dalam sejarah seperti Chairil Anwar, Idrus, Asrul
Sani, Rivai Apin dan lain-lain. Bahkan, di bidang per-filman, Usmar
Ismail yang dijuluki sebagai Bapak Perfilman Nasional Indonesia, adalah
putra Minang juga.
Kalau ditarik kesempulnanya, orang Minang senantiasa hadir dalam
berbagai bidang dan pada semua tahapan sejarah bangsa ini: bermula sejak
Abad ke-17, masa sebelum Kebangkitan Nasional; masa Kebangkitan
Nasional; selama periode perjuangan dan pergerakan Kemerdekaan;
Proklamasi Kemerdekaan, Perang Kemerdekaan; hingga masa mengisi
kemerdekaan –Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi dewasa ini.
Hanya pada dekade setelah Pergolakan Daerah 1958, peranan orang Minang
di pentas elite nasional mengalami sedikit kemunduran. Tapi setelah itu
dengan cepat mereka pun menemukan peranannya kembali di atas panggung
sejarah bangsa ini.
Orang Minang yang Selalu Ada
Ada masanya orang Minang merasa mencapai puncak kejayaan mereka
karena mampu memberikan kontribusi yang besar dalam proses perjalanan
dan perkembangan bangsa ini. Perasaan itu terutama muncul pada awal
hingga pertengahan abad ke-20, periode pergerakan hingga dekade pertama
setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ketika itu, peranan tokoh dan pemimpin
pergerakan yang berasal dari tanah Minangkabau memang tampak sangat
menonjol. Kalau dihitung dengan jari kedua tangan jumlah tokoh
pergerakan paling terkemuka Indonesia, mungkin sekitar separuhnya adalah
orang Minang. Sebutlah Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, Haji
Agus Salim, Mr. Muhammad Yamin, dan Mohammad Natsir. Di tarik agak ke
belakang, ada lagi nama yang lebih senior seperti Abdul Rivai dan Abdul
Muis.
Sumbangan suku bangsa Minangkabau dalam melahirkan para pemimpin dan
elite bangsa ini juga dapat dilihat dari tingginya proporsi mereka
dibandingkan jumlah penduduk maupun luas daerah asal mereka terhadap
penduduk dan luas wilayah Indonesia. Jumlah etnis Minangkabau di
Sumatera Barat dan yang tersebar di berbagai tempat lain di Tanah Air,
hanya berkisar 2 – 4 persen dari total penduduk Indonesia. Namun
sumbangan mereka dalam melahirkan para pemimpin dan elite nasional jauh
di atas proporsi jumlah penduduk tersebut.
Budayawan A.A. Navis pernah menghitung, dari 377 nama tokoh dan orang
terkemuka Indonesia yang dimuat dalam Ensiklopedi Indonesia edisi 1956,
sebanyak 71 di antaranya adalah orang Minangkabau. Artinya, orang
Minang menyumbang 19 persen dari jumlah seluruh orang terkemuka
Indonesia (Navis, 1999).
Tiga puluh tahun kemudian, terjadi penurunan porsi orang Minang di
antara semua orang terkenal Indonesia. Dalam Ensiklopedi Indonesia edisi
1986, dari 1.153 jumlah orang termuka Indonesia, “hanya” terdapat 110
yang orang Minang. Artinya terjadi penurunan persentase dari 19 persen
(1956) menjadi 9,7 persen (1986). Meskipun demikian, jumlah tersebut
masih di atas proporsinya karena populasi seluruh orang Minang dibanding
jumlah penduduk Indonesia tidaklah melebihi 4 persen.
Orang Minang di Pentas Sejarah
Keberadaan orang Minang di antara pemimpin dan tokoh nasional bukan
hanya di pentas politik dan pergerakan. Mereka juga menonjol di bidang
intelektualitas, keulamaan dan pemikiran Islam, pendidikan,
kesusastaraan, dan kewartawanan.
Sejak masa Kebangkitan Nasional hingga zaman Pergerakan Kemerdekaan
menjelang pertengahan abad ke-20, orang Minang selalu hadir dalam kiprah
dan pemikiran yang bersifat ke-Indonesia-an –bahkan mereka ada di
barisan terdepan. Mereka tampil di tiga panggung sekaligus –daerah,
nasional, dan internasional –dengan tujuan utama memajukan kehidupan
bangsa, melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pergerakan nasional di daerah Minangkabau sendiri, didominasi oleh
mereka yang berlatar belakang pendidikan agama (cendekiawan-ulama yang
juga nasionalis) seperti H. Abdul Karim Amarullah (Inyiak Rasul),
Muhammad Djamil Djambek, dan “Trio Permi” Muchtar Lutfi, Iljas Jacoub
dan Jalaluddin Thaib. Bersama mereka terdapat pula tokoh wanita
pergerakan seperti Rasuna Said, Naimah Ismail, dan Rahmah El-Yunussiyah.
“Trio Permi” termasuk generasi pertama tokoh pergerakan yang merasakan
penjara dan pembuangan Belanda di Boven Digul, nun tersuruk di pedalaman
Papua sana. Sedangkan Rasuna Said dan Naimah Ismail pernah pula
ditangkap dan dipenjarakan di Semarang.
Mereka yang bergerak di pentas politik nasional bahkan internasional
umumnya adalah yang berpendidikan Barat seperti Bung Hatta, Tan Malaka,
dan Sutan Sjahrir. Karena gerakan politik menentang Belanda dan
memperjuangkan Indonesia merdeka, Hatta dan Sjahrir menjadi tokoh paling
terkemuka Indonesia yang diasingkan Belanda ke Boven Digul. Sedangkan
Tan Malaka, pada tahun 1927 sudah mendirikan Partai Republik Indonesia
(Pari) dan menuliskan ide pemikirannya “Menuju Republik Indonesia” dari
Bangkok.
Ketika tiba saatnya Republik Indonesia hendak didirikan,
diproklamasikan lalu dipertahankan kemerdekaannya, para tokoh asal
Minangkabau juga berdiri di barisan terdepan. Sewaktu Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk, orang Minang pun turut serta di
sana dalam peranan yang cukup menonjol. Soekarno menjadi ketua, dan
Hatta sebagai wakilnya. Haji Agus Salim dan Mr. Muhammad Yamin termasuk
tokoh yang mempunyai peranan besar di dalamnya.
Puncak peranan orang Minang terjadi pada saat Negara Republik
Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agsutus 1945 dan berlanjut ke
satu dekade setelahnya. Tinta emas sejarah mencatat, satu dari dua
penanda tangan naskah Proklamasi adalah putra terbaik dari Minangkabau,
yaitu Muhammad Hatta. Dan ketika pemerintahan Republik Indonesia pertama
kali dibentuk, Hatta pun dipilih menjadi Wakil Presiden. Sementara
tokoh terkemuka lainnya, yang kala itu masih berusia 37 tahun, Sutan
Sjahrir, tampil sebagai Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat (BP-KNIP). Dari 137 anggota KNIP yang pertama, tercatat 12 orang
Minang –mungkin suku bangsa kedua terbanyak di KNIP setelah orang Jawa
(Deliar Noer & Akbarsyah, 2005).
Sumbangan rakyat Minangkabau paling penting dalam sejarah Republik
Indonesia terjadi pada masa Pemerintah Darurat Repuklik Indonesia
(PDRI). Tatkala ibu kota negara Yogyakarta diserang lalu diduduki dan
Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Hatta ditawan Belanda, para
pemimpin Indonesia di Sumatera Barat tampil menjadi penyelamat Republik
dengan mendirikan PDRI. Dengan demikian, skenario Belanda membuat
Indonesia mengalami vacum of power (kekosongan pemerintahan) –sehingga
tak lagi memenuhi syarat sebagai negara– telah gagal dan berantakan.
PDRI yang didirikan Mr. Sjafroeddin Prawiranegara dengan dukungan penuh
para pemimpin Republik di Sumatera Barat telah menjadi penyambung nyawa
Negara RI sampai kemudian dilakukan Penyerahan Kedaulatan dalam KMB di
Denhaag akhir tahun 1949.
Setelah Penyerahan Kedaulatan, yakni pada masa pemerintahan Republik
Indonesia Serikat (RIS) (1949-1950), para elite Minang tampil pula
secara dominan di pucuk kepemimpinan nasional. Saat itu Presiden RIS
dijabat oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil presiden. Sedangkan
pemerintahan RI, bagian terpenting dari RIS, dipimpin duet Mr. Assaat
(acting presiden) dan dr. A. Halim (perdana menteri). Keduanya adalah
putra Minang yang sama-sama berasal dari Banuhampu Sungai Puar.
Momen sangat penting pula dalam sejarah bangsa Indonesia terjadi pada
pertengahan tahun 1950. RIS yang tidak sesuai dengan cita-cita
pendirian RI dibubarkan, lalu Indonesia kembali ke bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu terjadi ketika pemerintahan
dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir yang orang Minang. Atas
jasa-jasanya yang demikian besar dan penting, oleh Pemerintah RI Moh.
Natsir telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 7
November 2008.
Dalam Kabinet dan Pemerintahan
Sepanjang sejarah lebih 63 tahun Indonesia merdeka sudah dipimpin
oleh enam presiden dengan total 38 Kabinet –diawali Kabinet R.A.A.
Wiranata Kusumah (19 Agustus – 14 November 1945) hingga Kabinet
Indonesia Bersatu (19 Oktober 2004 sampai sekarang).
Selain selalu mengisi pimpinan pemerintahan sebagai menteri dan pejabat
tinggi negara, suku bangsa Minangkabau juga tercatat telah menyumbangkan
sejumlah putra terbaiknya menjadi pemimpin pemerintahan di berbagai
provinsi di Indonesia. Terutama hal itu terjadi pada masa awal
kemerdekaan, ketika banyak daerah masih kekurangan sumber daya untuk
memimpin dan mengelola pemerintahan. Di antara orang Minang yang pernah
memimpin pemerintahan di daerah lain adalah: antaranya Mr. Datuk Djamin
yang menjadi Gubernur Jawa Barat yang kedua; Kolonel Daan Jahja
(Gubernur Militer Jakarta, 1948-1949); Muhammad Djosan dan Muhammad
Padang (Gubernur Maluku yang kedua dan ketiga, 1955-1960 dan 1960-1965);
Datuk Madjo Basa Nan Kuniang (Gubernur Sulawesi Tengah yang pertama,
1964-1968); dr. Adnan Kapau Gani (Residen/Gubernur Sumatera Selatan yang
pertama); dan Djamin Dt. Bagindo (Gubernur pertama Provinsi Jambi,
1956-1957).
Peranan orang Minang dalam kepemimpinan nasional pada periode
tertentu tampak sangat dominan, tapi ada kalanya mungkin sebagai
pelengkap saja. Dalam Kabinet Republik Indonesia yang pertama, yang
dikenal dengan Kabinet R.A.A. Wiranata Kusumah, di samping Bung Hatta
yang menjabat Wakil Presiden, orang Minang yang duduk dalam kabinet
adalah Mr. Amir yang menjabat sebagai Menteri Negara.
Praktis dalam sembilan kabinet selama era Perjuangan Kemerdekaan
(1945-1949), peranan orang Minang sangat menonjol. Bahkan lima kali
kabinet di antaranya dipimpin oleh putra Minang, yakni Kabinet Sjahrir
(tiga kali) dan Kabinet Hatta (dua kali). Bahkan dalam Kabinet Sjahrir
(I, II, III – 14 November 1945 s.d. 27 Juni 1947), dari tiga posisi
paling penting di puncak piramid kepemimpinan nasional –presiden, wakil
presiden, perdana menteri— dua di antaranya diisi oleh orang Minang,
yakni Mohammad Hatta (wakil presiden) dan Sutan Sjahrir (perdana
menteri). Selain Hatta, Sjahrir, dan Mr. Amir, putra Minang yang pernah
menjadi anggota kabinet adalah Haji Agus Salim (menteri luar negeri),
Mohammad Natsir (menteri penerangan), Adnan Kapau Gani (menteri
kemakmuran), dan Sutan Mohammad Rasjid (menteri dalam Kabinet PDRI).
Setelah Perang Kemerdekaan, Indonesia memasuki masa RIS dan Era
Demokrasi Parlementer (1950 – 1959). Selama dekade ini, pucuk
kepemimpinan pemerintahan nasional tetap diramaikan oleh putra-putra
Minang. Bahkan dua dari 10 kabinet dalam periode ini dipimpin oleh putra
Minangkabau, yakni Kabinet Halim (1950), dan Kabinet Natsir
(1950-1951).
Tokoh-tokoh Minang yang tampil sebagai pimpinan dan anggota kabinet
antara lain Mr. Assaat (Acting Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri pada
Kabinet Natsir); Dr. Abdul Halim (Perdana Menteri Kabinet Halim,
Menteri Pertahanan dalam Kabinet Natsir, dan Menteri Negara dalam
Kabinet Burhanuddin Harahap); Prof. Dr. Bahder Djohan (Menteri
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam Kabinet Natsir dan Kabinet
Wilopo); Mr. Muhammad Yamin (Menteri Kehakiman dalam Kabinet
Sukirman-Suwirjo, Menteri Pendidikan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, dan
Menteri Negara dalam Kabinet Djuanda); dan Prof. Mr. Hazairin (Menteri
Dalam Negeri Kabinet Ali Sastroamidjojo I).
Selanjutnya Sjamsuddin St. Makmur (Menteri Penerangan Kabinet
Burhanuddin Harahap) dan Eni Karim (Menteri Pertanian), Sabilal Rajad
(Menteri Perburuhan), serta Dahlan Ibrahim (Menteri Negara Urusan
Veteran) dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957). Lalu Kolonel
M. Nazir (Menteri Pelayaran), dan Chairul Saleh (Menteri Urusan
Veteran), keduanya duduk dalam Kabinet Karya pimpinan Djuanda
(1957-1959).
Pada akhir tahun 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil
Presiden, dan mitos “Dwitunggal” Soekarno – Hatta pun terungkai. Terjadi
kegaduhan politik nasional yang disusul meletusnya Peristiwa
PRRI/Permesta –Pergolakan Daerah yang berpusat di Sumatera Barat tetapi
juga terjadi di Sulawesi. Tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan
Konstituante dan DPR, lalu mendekritkan kembali ke Undang-Undang Dasar
1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu Indonesia memasuki era
Demokrasi Terpimpinan.
Pergolakan PRRI (1958 – 1961) umum dianggap sebagai awal periode
gelap sejarah orang Minang karena menimbulkan dampak kemunduran, bahkan
kehancuran, bagi daerah ini. Bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga
kejatuhan mental dan psikologis, sehingga terjadi kemunduran peranan
orang Minang di pentas nasional. Walaupun sebenarnya, kalau keberadaan
di pucuk pemerintahan nasional yang dijadikan ukuran, selama periode
Demokrasi Terpimpin tersebut orang Minang tak pernah absen duduk dalam
delapan kali pembentukan Kabinet sejak tahun 1959 hingga kelahiran Orde
Baru (1968). Mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Chairul Saleh, dan
Awaloedin Djamin.
Mohammad Yamin, putra Minang kelahiran Talawi, sudah memainkan
peranan penting di pucuk kepemimpinan nasional sejak masa Perjuangan
Kemerdekaan tanpa pernah terputus hingga akhir hayatnya. Selama periode
Demokrasi Terpimpin, Yamin terlibat dalam tiga Kabinet, yakni sebagai
Menteri Sosial Kulturil dalam Kabinet Kerja I; Menteri Ketua Perancang
Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja II; dan Wakil Menteri Pertama
sebagai Koordinator Bidang khusus merangkap Menteri Penerangan dalam
Kabinet Kerja III.
Sedangkan Chairul Saleh, putra kelahiran Lintau 13 September 1916
yang dikenal sebagai tokoh pejuang yang kontroversial, bahkan memainkan
peranan yang sangat penting di puncak kepemimpinan nasional selama
sewindu terakhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Chairul Saleh menjadi
menteri dalam lima dari delapan kabinet selama periode tersebut, dan
sempat pula merangkap jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS). Pertama kali masuk kabinet dengan jabatan Menteri
Urusan Veteran dalam Kabinet Djuanda (1957), selama periode Demokrasi
Terpimpin Chairul Saleh menempati berbagai pos penting: Menteri
Pembangunan merangkap Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan
(Perdatam) Kabinet Kerja I, II dan III; lalu naik menjadi Wakil Perdana
Menteri III merangkap Menko Kompartimen Pembangunan dan Menteri Perdatam
pada Kabinet Kerja IV, dan kembali menjadi Wakil Perdana Menteri III
dalam Kabinet Dwikora I (1964-1966).
Pergolakan politik selama dan sesudah Peristiwa G30S/PKI mengguncang
posisi satu-satunya orang Minang dalam Kabinet. Chairul Saleh menjadi
korbannya. Ia ditangkap dan ditahan hingga meninggal di Rumah Tahanan
Militer pada tanggal 8 Februari 1967. Pada hari kematiannya, Jenderal
Soeharto –penguasa de facto Indonesia sejak 1966— mengeluarkan surat
klarifikasi bahwa Chairul Saleh bersih dari G30S/PKI, tuduhan yang
sebelumnya diduga menjadi dasar penahanannya. Sungguh tragis nasib
pejuang tersebut.
Namun patah tumbuh hilang berganti. Chairul Saleh keluar, dalam
Kabinet Dwikora yang Disempurnakan muncul putra Minang yang lain, yakni
Komisaris Besar Dr. Awaloedin Djamin. Perwira polisi kelahiran Padang
(1926) itu diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja. Dalam Kabinet Ampera
(1966-1968) –kabinet pertama yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto
sebagai Ketua Presidium— Awaloedin Djamin kembali menempati posisi
Menteri Tenaga Kerja dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal
Polisi dalam usia 40 tahun. Sepuluh tahun kemudian Awaloedin Djamin
menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri), orang Minang pertama dan
satu-satunya hingga saat ini yang mencapai posisi tersebut.
Tiga Gubernur Jadi Menteri
Kelahiran Orde Baru yang kemudian menyebut diri sebagai koreksi total
terhadap Orde Lama, mungkin bisa disebut sebagai titik balik dan
kebangkitan kembali orang Minang setelah terpuruk selama periode
Pergolakan Daerah hingga masa G30S/PKI. Harun Zain, putra Minang
kelahiran Jakarta dan pernah berjuang sebagai Tentara Pelajar semasa
Perang Kemerdekaan di Jawa Timur, tampil menjadi Gubernur Sumatera Barat
yang pertama di era Orde Baru. Ia muncul dengan “Strategi Harga Diri”
untuk mengembalikan semangat dan mental orang Minang yang sempat “muno”
akibat trauma hebat pasca PRRI.
Sumatera Barat dengan cepat menyesuaikan diri dengan Orde Baru. Dalam
Pemilu pertama Orde Baru (1971), Golongan Karya yang menjadi mesin
politik dan penyangga kekuasaan Orde Baru, menang besar di daerah ini.
Sebuah perubahan besar telah terjadi. Istilah sejarawan Taufik Abdullah:
“Sejak awal tahun 1970-an, Sumatera Barat pun setahap demi setahap
tampil sebagai ‘anak yang baik’ dalam sistem politik ‘kebapakan’ yang
dipelihara oleh Orde Baru. Golkar selalu tampil sebagai pemenang besar
Pemilu –dengan atau tanpa ‘serangan fajar’.” (Taufik Abdullah dalam Kata
Pengantar Kahin, 2005).
Gubernur Harun Zain berhasil membangun Sumatera Barat dari
puing-puing kehancuran sisa Pergolakan Daerah menjadi daerah yang maju.
Fondasi dan kerangka yang telah dibangun Harun Zain dilanjutkan oleh
Azwar Anas, dan berkesinambungan terus hingga kepemimpinan Gubernur
Hasan Basri Durin. Ketiga gubernur tersebut menjabat selama dua periode
(10 tahun), sebuah tanda keberhasilan dalam ukuran Orde Baru. Bukan
hanya itu, Sumatera Barat menjadi provinsi pertama dan satu-satunya di
luar Pulau Jawa yang dinilai paling berhasil pembangunannya. Dua kali
daerah ini meraih tanda penghargaan pembangunan tertinggi: Parasamya
Purnakarya Nugraha Pelita III (1984) semasa pemerintahan Azwar Anas dan
Prayojana Kriya Pata Parasamya (1994) di bawah kepemimpinan Hasan Basri
Durin.
Bersamaan dengan keberhasilan pembangunan Sumatera Barat, di pentas
nasional nama orang Minang dan daerah Sumatera Barat pun kembali
berkibar. Prof. Dr. Emil Salim, keponakan Pahlawan Nasional Haji Agus
Salim, menjadi putra Minang pertama yang masuk dalam Kabinet Pembangunan
I (1968-1973)– kabinet pertama di bawah Presiden Soeharto. Jabatannya
adalah Menteri Penertiban dan Pembersihan Aparatur Negara. Emil Salim,
salah satu arsitek ekonomi rezim Soeharto dan Orde Baru, terpilih lagi
menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan II (1973-1978).
Selama 15 tahun berikutnya ia terus mengisi kursi Kabinet dengan jabatan
Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1983),
dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup selama dua periode
(1983-1988 dan 1988-1993).
Nama Sumatera Barat semakin berkibar-kibar di pentas nasional era Orde
Baru ketika Harun Zain ditunjuk Soeharto menjadi Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabinet Pembangunan III (1978-1983). Ia menjadi
gubernur pertama yang dipromosikan sebagai menteri. Dalam periode
tersebut, tiga putra Minang sekaligus duduk di puncak pemerintahan RI.
Selain Emil Salim dan Harun Zain, Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin
Djamin, bekas Menteri Tenaga Kerja masa transisi dan Dubes RI di Jerman
Barat, ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
Dalam dua dekade selanjutnya, Sumatera Barat menorehkan tinta emas
sejarahnya sebagai daerah yang tiada bandingannya, ketika tiga bekas
gubernurnya berturut-turut terpilih menjadi menteri. Azwar Anas setelah
10 tahun menjadi gubernur, terpilih menjadi Menteri Perhubungan (Kabinet
Pembangunan IV, 1988-1993)) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat (Menko Kesra) dalam Kabinet Pembangunan V (1993-1998). Gubernur
selanjutnya, Hasan Basri Durin terpilih menjadi Ketua Fraksi Utusan
Daerah (FUD) MPR pada era terakhir pemerintahan Soeharto, lalu ditunjuk
menjadi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam
Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B.J. Habibie.
Di luar Sumatera Barat, hanya tercatat tiga provinsi lain di
Indonesia yang bekas gubernurnya dipercaya menjadi menteri. Itu pun
masing-masing hanya satu orang, tidak tiga seperti Sumatera Barat.
Gubernur Gubernur Jawa Tengah Soepardjo Rustam menjadi Menteri Dalam
Negeri (1983-1988) dan Menko Kesra (1988-1993); bekas Gubernur Jawa
Barat Yogie S. Memet menjadi Menteri Dalam Kabinet VI (1993-1998); dan,
bekas gubernur DKI Jakarta Letjen Soerjadi Soedirdja sebagai Menteri
Dalam Negeri Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001). Terakhir, Gubernur
Jawa Tengah Mardiyanto menjadi Menteri Dalam Negeri PAW (pengganti antar
waktu) Letjen Mohammaf Ma’aruf dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dekade terakhir Orde Baru boleh dikatakan juga merupakan masa
keemasan Sumatera Barat dalam menyumbangkan putra-putra terbaiknya di
puncak pemerintahan nasional. Pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993),
dari 40 pejabat tinggi negara setingkat menteri, empat orang di
antaranya adalah putra Minang. Mereka adalah Emil Salim (Menteri
Kependudukan dan Lingkungan Hidup), Bustanil Arifin (Menteri
Koperasi/Kepala Bulog), Azwar Anas (Menteri Perhubungan), dan
Sjarifuddin Baharsjah (Menteri Pertanian). Lalu dalam jajaran menteri
Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) juga terdapat empat orang Minang,
yakni Azwar Anas (Menko Kesra), Sjarifuddin Baharsjah (Menteri
Pertanian), Tarmizi Taher (Menteri Agama), dan Abdul Latief (Menteri
Tenaga Kerja). Dengan demikian, berarti orang Minang menyumbang sekitar
10 persen dari seluruh menteri dalam kabinet. Dibandingkan jumlah
penduduk Sumatera Barat dengan seluruh penduduk Indonesia (4 juta : 190
juta = 2,1%) atau seluruh orang Minang di kampung maupun dirantau (lk. 8
juta : 190 juta = 4,2%), maka sumbangan mereka dalam elite
(pemerintahan) nasional tetap melebihi proporsinya (Mestika Zed Dkk.,
1997).
Bidang Militer, Profesional dan lain-lain
Orang Minang berperan tidak hanya di bidang politik, pemerintahan,
pendidikan, kesusasteraan, ulama dan cendekiawan, tetapi juga mempunyai
jejak yang jelas di berbagai profesi lainnya seperti militer, pengusaha
dan professional.
Di bidang militer, meskipun belum pernah ada orang Minang yang mencapai
pangkat jenderal bintang empat, namun ada sejumlah nama yang dicatat
sejarah mempunyai peran yang menonjol dan strategis. Kolonel Mohammad
Nazir tercatat sebagai pendiri Angkatan Laut RI pada awal masa Revolusi,
kemudian pernah menjadi KSAL PDRI dan Menteri Pelayaran di zaman
Presiden Soekarno.
Di Angkatan Darat ada sejumlah nama penting dalam sejarah kemiliteran
Indonesia seperti Letjen Kemal Idris yang pernah menjadi Pangkostrad
dan Komandan Kontingen Garuda I di Kongo; Letjen Rais Abin, putra Koto
Gadang menjadi Panglima Pasukan PBB di Sinai; Letjen Adnil Hasnan Habib,
seorang intelektual militer yang kemudian menjadi diplomat terkemuka;
Letjen Saiful Sulun, Pangdam Brawijaya dan pernah menjadi Wakil Ketua
MPR/DPR; serta Letjen Djamari Chaniago dari angkatan yang lebih muda
pernah menjadi Panglima Konstrad dan Kepala Staf Umum TNI.
Di dunia usaha, tercatat nama-nama seperti Hasjim Ning, Rahman Tamin,
Abdul Latief, Nasroel Chas, atau Basrizal Koto, seorang otodidak yang
fenomenal. Namun putra-putra Minang cukup menonjol pula di dunia
professional, para manajer handal yang malang melintang memimpin
berbagai multinational corporation atau BUMN besar. Sebutlah misalnya
nama Baihaki Hakim (Presiden PT CPI kemudian menjadi Direktur Utama
Pertamina), Abdulgani Dt. Sidubalang, bankir terkemuka yang kemudian
menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia, atau dari generasi yang lebih
muda seperti Arwin Rasyid yang pernah memimpin sejumlah bank besar serta
menjadi Dirut PT Telkom, Hasnul Suhaimi yang pernah memimpin PT Indosat
dan Excelcomindo, Erry Firmansyah yang memimpin Bursa Efek Indonesia,
Fazwar Bujang (Direktur Utama PT Krakatau Steel). Atau seorang
profesional seperti Dr. Djodi Firmansyah, ahli jembatan panjang pertama
di Indonesia. Di dunia kedokteran juga ada nama Fahmi Idris, seorang
dokter ahli jantung yang menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Era Reformasi
Era Reformasi dan pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto yang telah
berlangsung selama 32 tahun, dapat dikatakan merupakan dekade paling
dinamis dalam sejarah politik Indonesia. Masa ini dapat kita bandingkan
dalam dekade pertama Indonesia Merdeka. Selama masa transisi dan Era
Reformasi yang sangat dinamis itu, orang Minang tetap eksis dalam
kepemimpinan nasional. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden
Habibie, setidaknya ada tiga orang Minang yang duduk sebagai menteri,
yakni Fahmi Idris sebagai Menteri Tenaga Kerja, Faried Anfasa Moeloek
(Menteri Kesehatan) dan Hasan Basri Durin (Menteri Agraria dan Kepala
BPN).
Hanya ketika Kabinet Persatuan Pembangun pertama dibentuk di bawah
Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati, tidak ada putra Minang
yang duduk sebagai menteri. Tapi ketika kabinet di-reshuffle beberapa
bulan kemudian, seorang putra Minang, Rizal Ramli, dipilih mengisi pos
yang sangat strategis sebagai Menko Perekonomian, kemudian menjadi
Menteri Keuangan ketika kabinet dirombak lagi.
Di bawah kepemimpinan Megawati sebagai presiden yang melanjutkan
periode Gus Dur, orang Minang tetap dapat tempat dalam Kabinet. Yakni
Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial, dan putra asal Payakumbuh
kelahiran Bangka-Belitung, Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai
Menteri Kehakiman. Kalaupun sumando orang Minang boleh diperhitungkan
pula, ada tiga orang yang duduk dalam Kabinet Gotong Royong: Menko
Perekonomian Dorojatun Kuntjoto-Jakti; H.M. Jusuf Kalla (Menko Kesra);
dan Agus Gumelar (Menteri Perhubungan).
Sementara dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah duet SBY-JK,
terdapat empat menteri putra atau keturunan orang Minang, yakni Menteri
Sosial Bachtiar Chamsyah; Fahmi Idris (Menteri Tenaga Kerja kemudian
menjadi Menteri Perindustrian); Meutia Hatta, putri Proklamator Bung
Hatta, yang menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan; dan Yusril Ihza
Mahendra yang hanya menjabat Menteri Sekretaris Negara selama separuh
periode.
Riwayat Orang Minang Terkemuka
Riwayat orang-orang besar dan orang-orang terkemuka adalah jendela
untuk melihat sejarah. Melalui biografi ringkas 100 Orang Minang
Terkemuka Sepanjang Sejarah & 50 Orang Minang yang Menonjol di
Bidangnya, penulis ingin memotret sejarah perjalanan bangsa ini,
khususnya peran orang Minangkabau di dalamnya.
Mengenal profil dan biografi ringkas orang-orang terkemuka tersebut,
berarti juga kita belajar tentang pergulatan hidup, perjuangan,
idealisme, peran, dan sumbangsih mereka bagi masyarakat, nusa dan
bangsa. Mungkin juga kita bisa belajar tentang kerja keras, kecerdasan,
ilmu akal, atau mungkin nasib baik, dari pribadi yang unik, bahkan aneh
dan berbeda dengan orang biasa.
Orang-orang terpandang, orang besar dan terkemuka, masing-masingnya
adalah pribadi yang unik. Ketika mengulas tentang Chairil Anwar dalam
bukunya In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (Kompas, 2002), Rosihan Anwar
mengemukakan satu hal mengenai orang-orang Minang terkenal dalam sejarah
seperti Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Ibrahim Datuk
Tan Malaka, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, Hamka, dan lain-lain. Bila
diteliti riwayat hidup mereka, ternyata mereka memiliki sifat yang tidak
lazim. Mereka berbeda dengan rata-rata orang lain. Sifat aneh itu
macam-macam wujudnya. Ada yang mendidik sendiri anak-anaknya, jadi tidak
ke sekolah formal, seperti Haji Agus Salim. Ada yang selalu punctual,
tepat waktu, tak boleh lambat barang semenit pun seperti Hatta. Ada yang
mengarungi lautan politik dari satu ujung ke ujung lain, mulai dari
Hamka sampai Tan Malaka. Ada yang eksentrik, punya kegemaran mendalami
budaya Jawa Kuno seperti Yamin. Ada yang keras memegang ajaran Islam.
Ada pula yang rada easy going, santai saja. Rosihan Anwar menamakan
sifat khas orang Minang itu ‘gilo-gilo baso’, yang kalau diartikan dalam
istilah Jawa kurang lebih sama dengan “gendheng”.
Ditarik ke masa lebih ke belakang, fenomena ‘gilo-gilo baso’ itu pun
masih tersua. Pada masa kejayaan Orde Baru, ketika mayoritas elite
Minang meng-Golkar-kan diri, ada orang Minang bernama John Naro (Ketua
Umum PPP) yang nekad berdiri di tempat berbeda dengan mencalonkan diri
sebagai Wakil Presiden untuk Soeharto pada Sidang Umum MPR 1993. Tapi
tak ada orang Minang yang mengeritik apalagi memakinya. Bahkan mereka
bangga dengan keberanian atau kenekatan Naro.
Kita juga bisa belajar dari sikap seorang Muchlis Ibrahim, Gubernur
Sumatera Barat yang keempat. Tatkala banyak orang mengejar pangkat dan
jabatan dengan berbagai cara, Muchlis justru ‘nekat’ mundur dari
jabatannya hanya karena pemerintah pusat mengangkat wakil gubernur yang
tidak diusulkannya.
Ada juga pelajaran dari sikap dan keteguhan seorang Sjahril Sabirin
yang patut dicatat dalam sejarah. Ia adalah Gubernur Bank Indonesia
paling fenomenal, mungkin juga kontroversial. Ia telah tampil sebagai
martir, rela dipenjara demi mempertahankan integritas profesionalnya
serta menjaga independensi lembaga yang dipimpinnya. Ia tak mau tunduk
kepada intervensi seorang presiden sekalipun, yang memberinya dua
pilihan pahit: mengundurkan diri lalu ‘diberi hadiah hiburan’ sebagai
duta besar, atau (kalau tetap bertahan) masuk penjara. Sjahril memilih
yang kedua. Tetapi sejarah kemudian mencatat, Gus Dur yang lebih dulu
dipecat MPR dan digantikan wakilnya Megawati. Sedangkan Sjahril Sabirin
kemudian bebas karena dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan,
sehingga dapat menyelesaikan tugasnya memimpin dan membangun BI yang
independen hingga akhir masa jabatannya tahun 2003.
Pendidikan sebagai Kata Kunci
Di atas semua itu, dengan meneliti dan menyajikan riwayat 100 orang
minang terkemuka dan 50 orang Minang yang menonjol di bidangnya, penulis
ingin menangkap dan menyajikan nilai-nilai baik dan positif dari etnis
Minangkabau, sehingga mereka mampu memberikan sumbangan yang besar bagi
bangsanya. Sebaliknya, dengan mengupas riwayat dan profil mereka, kita
pun akan mendapat jawaban, kenapa orang Minang bisa memiliki peran yang
menonjol di pentas sejarah bangsa ini?
Salah satu kata kuncinya adalah: pendidikan. Dari berbagai literatur
dan hasil penelitian sejarah kita ketahui, suku bangsa Minangkabau lebih
dulu maju dibandingkan kebanyakan etnis lain di Indonesia, karena
mereka sudah lebih dulu mengenyam pendidikan. Penelitian yang dilakukan
oleh Elizabeth E. Graves, menyebutkan, bahwa salah satu kunci kemajuan
orang Minang Abad ke-19 adalah karena mereka berhasil merespon dan
memanfaatkan dengan baik keberadaan pendidikan Barat yang dikenalkan
oleh Belanda di Minangkabau (Graves, 2007). Jauh sebelum suku bangsa
lain di Indonesia mengenal pendidikan, orang Minangkabau sudah
mengembangkan pendidikan agama Islam, madrasah-madrasah melalui
surau-surau yang ada.
Setelah Belanda memperkenalkan pendidikan Barat sejak awal abad
ke-19, orang Minangkabau meresponnya dengan tepat sehingga memberikan
keuntungan untuk kemajuan suku bangsa ini. Mereka tidak hanya memasukkan
anak-anaknya ke sekolah yang didirikan Belanda, tetapi juga dengan
swadaya sendiri membangun banyak sekali sekolah dengan mengadaptasi
model sekolah Balanda itu. Sehingga, jumlah sekolah di Minangkabau
berkembang dengan sangat pesat. Dalam wilayah yang kecil dengan
penduduknya yang juga tidak terlalu banyak, pada pertengahan Abad ke-19,
di seluruh Minangkabau (Sumatera Barat), jumlah sekolah yang ada sudah
mencapai separuh jumlah sekolah yang ada di seluruh Pulau Jawa dan
Madura. Bahkan laporan yang lain menyebutkan, pada tahun 1925 jumlah
seluruh sekolah yang terdapat di Minangkabau sudah dua kali lipat jumlah
sekolah yang ada di Jawa dan Madura (Tempo, 12 Juli 1986)..
Dalam buku Sumatera Barat – Plakat Panjang, Rusli Amran melukiskan
betapa antusiasnya orang Minangkabau Abad-19 hingga awal Abad ke-20
mendirikan sekolah di setiap kelarasan dan di nagari-nagari dengan cara
swadaya. Mereka berlomba memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang ada.
Kalau sudah tidak ada lagi sekolah yang lebih tinggi di daerahnya,
mereka kirim anak-anaknya sekolah ke Pulau Jawa, bahkan ke Negeri
Belanda.
Selain haus dengan pendidikan, Taufik Abdullah mengistilahkan orang
Minang “lapar akan kemajuan”. Ada dua hal pokok yang menjadi motivasi
orang Minang untuk mencapai kemajuan. Pertama yang bersifat spiritual,
yakni mencari ilmu. Kedua yang bersifat material, mencari ‘duit’, uang
atau kedudukan.
Motivasi pertama, yang bersifat spiritual, berasal dari sikap hidup
mereka yang egaliter, rasa persamaan atau kesederajatan dengan orang
lain. Tidak mau kelangkahan, tidak mau kalah atau lebih rendah daripada
orang lain dengan segala manifestasinya, baik individu maupun komunal:
“Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak, kalau anak si anu bisa,
kenapa anak kita tidak; kalau kampung si Anu bisa, kenapa kampung kita
tidak”?
Motivasi kedua, yang bersifat material, diwujudkan pula dalam bentuk
daya kompetisi atau persaingan untuk mencapai taraf yang lebih tinggi
daripada orang lain –untuk mencari kekayaan atau mencari pangkat dan
posisi atau jabatan. Hal ini biasanya ditunjukkan dalam tradisi merantau
orang Minang, yakni dalam rangka mengembangkan diri atau mencari
kehidupan yang lebih baik.
Menurut Rudolf Mrazek, penulis Biografi Sutan Sjahrir, ada dua
tipologi budaya Minangkabau, yakni “dinamisme” dan “anti-parokialisme”.
Keduanya ditandai dengan tradisi merantau, berjiwa merdeka,
kosmopolitan, egaliter dan berpandangan luas. Kedua tipologi itu dapat
kita temukan berjalin-berkelindan pada orang-orang besar dari
Minangkabau seperti Bung Hatta, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Sutan
Sjahrir, Mohammad Natsir, Haji Agus Salim, Buya Hamka, Ahmad Khatib
al-Minangkabawi, Datuk ri Bandang, Chairil Anwar, dan lain-lain.
Dalam derajat dan kadar yang berbeda, nilai-nilai baik dan positif
tersebut, juga kita temukan dalam riwayat hampir semua tokoh yang
disajikan dalam buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat.*
Orang Minang Terkemuka di Pentas Sejarah Catatan fb Hasril Chaniago tentang bukunya yang akan terbit dengan judul sama ,
Sumber : http://blog.ephi.web.id/